SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI DI PENGADILAN NEGERI BALIGE
Sosialisasi Reformasi Birokrasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Balige sehingga sebagai penyelenggara negara maupun pelaksana pelayanan publik dapat lebih mengerti sasaran utama dalam Reformasi Birokrasi. Selain itu, pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Balige tidak akan berjalan optimal jika tidak didukung oleh penatausahaan birokrasi dan kinerja pegawai yang baik. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi di Pengadilan Negeri Balige dapat berjalan secara optimal maka diperlukan Road Map Reformasi Birokrasi yang digunakan untuk memandu operasional reformasi birokrasi. Demikian hal ini diungkapkan oleh Marsal Tarigan, SH, MH, selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Balige dalam Sosialisasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Balige, Rabu (12/4).
Dalam rangka mengukur pelaksanaan reformasi birokrasi di Pengadilan Negeri Balige, maka perlu dilakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessement) oleh Kementerian/Lembaga. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen : Pengungkit (Enablers) dan Hasil (Results). Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Balige dalam menjalankan fungsinya (8 area perubahan), sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan.
